"policy_id","iso3code","countryname","province","policy_title","policy_type","policy_type_other","language","start_month","start_year","end_month","end_year","published_by","published_month","published_year","adopted","adopted_month","adopted_year","adopted_by","partner_gov","partner_government_details","partner_un","partner_un_details","partner_ngo","partner_ngo_details","partner_donors","partner_donors_details","partner_intergov","partner_intgov_details","partner_national_ngo","partner_nat_ngo_details","partner_research","partner_research_details","partner_private","partner_private_details","partner_other","partner_other_details","goals","strategies","me_indicators","me_indicator_types","legislation_details","topics","link_action","url","further_notes","references","attached_file" "24220","SOM","Somalia","","Labour Code","Legislation relevant to nutrition","","English","","1972","","","","","1972","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","This section shows data from the TRAVAIL Database of Conditions of Work and Employment Laws with analyses of national legislation for maternity protection in the areas of: maternity leave, maternity leave benefits. Further data (e.g. on paternity leave) are available at http://www.ilo.org/dyn/travail","Maternity protection|14 weeks or more|Less than 66.7%|Employer liability|Paid breastfeeding breaks","","http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=16530&p_country=SOM&p_count=31&p_classification=01.02&p_classcount=2","","Maternity protection at work is an essential element in equality of opportunity, treatment and health protection. It seeks to enable women to combine their reproductive and productive roles successfully, and to prevent unequal treatment in employment due to women’s reproductive role. Maternity protection is important for nutrition in terms of achieving good birth outcomes and enabling breastfeeding. Since the ILO was founded in 1919, international labour standards have been established to provide maternity protection for women workers. The ILO Maternity Protection Convention No. 183 represents the minimum standards, whereas the accompanying ILO Maternity Protection Recommendation No. 191 proposes additional measures.ILO maintains the TRAVAIL Database of Conditions of Work and Employment Laws, which provides a picture of the regulatory environment of working time, minimum wages and maternity protection in more than 100 countries around the world. It contains comprehensive legal information, which allows customized research on a specific country, comparison of the legislation of several countries or regions on a particular subject, and searches by text. ILO also periodically publishes reviews of national legislation related to maternity protection at work. Read more about the work of ILO related to maternity protection at","" "24103","GIN","Guinea","","Ordinance No. 003/PRG/SGG/88 issuing the Labour Code, dated 28 January 1988, as amended up to Ordonnance no 91/026/PRG/SGG du 11 mars 1991 sur la formation professionnelle continue et l'apprentissage et modifiant certaines dispositions du Code du Travail","Legislation relevant to nutrition","","French","","1991","","","","","1991","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","This section shows data from the TRAVAIL Database of Conditions of Work and Employment Laws with analyses of national legislation for maternity protection in the areas of: maternity leave, maternity leave benefits. Further data (e.g. on paternity leave) are available at http://www.ilo.org/dyn/travail","Maternity protection|14 weeks or more|Unpaid breastfeeding breaks","","","","Maternity protection at work is an essential element in equality of opportunity, treatment and health protection. It seeks to enable women to combine their reproductive and productive roles successfully, and to prevent unequal treatment in employment due to women’s reproductive role. Maternity protection is important for nutrition in terms of achieving good birth outcomes and enabling breastfeeding. Since the ILO was founded in 1919, international labour standards have been established to provide maternity protection for women workers. The ILO Maternity Protection Convention No. 183 represents the minimum standards, whereas the accompanying ILO Maternity Protection Recommendation No. 191 proposes additional measures.ILO maintains the TRAVAIL Database of Conditions of Work and Employment Laws, which provides a picture of the regulatory environment of working time, minimum wages and maternity protection in more than 100 countries around the world. It contains comprehensive legal information, which allows customized research on a specific country, comparison of the legislation of several countries or regions on a particular subject, and searches by text. ILO also periodically publishes reviews of national legislation related to maternity protection at work. Read more about the work of ILO related to maternity protection at","" "26006","GIN","Guinea","","Décret D/95/319/PRG/SGG/ du 13 novembre 1995, portant Iodation du sel alimentaire destiné à la consommation humaine et animale en Guinée","Legislation relevant to nutrition","","French","","1995","","","Journal Officiel de la République de Guinée","1","1996","Adopted","11","1995","Ministre de la Santé, du Commerce, de l'Industrie, de l'Agriculture et des Finances.","Health|Food and agriculture|Finance, budget and planning|Trade|Industry","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","
Pasal 2
(1) Setiap orang yang memproduksi atau menghasilkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan.
(2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.
Pasal 3
(1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya:
…
b. daftar bahan yang digunakan;
…
Pasal 6
(1) Pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan dalam Label hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pencantuman pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Kesehatan.
…
Keterangan tentang Kandungan Gizi
Pasal 32
(1) Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pangan pada Label wajib dilakukan bagi pangan yang :
a. disertai pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan; atau
b. dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang mutu dan zat gizi lainnya.
(2) Keterangan tentang kandungan gizi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan urutan:
a. jumlah keseluruhan energi, dengna perincian berdasarkan jumlah energi yang berasal dari lemak, protein, dan karbohidrat;
b. jumlah keseluruhan lemak, lemak jenuh, kolestrol, jumlah keseluruhan karbohidrat, serat, gula, protein, vitamin, dan mineral.
(3) Jika pelabelan kandungan gizi digunakan pada suatu pangan, maka Label untuk pangan tersebut wajib memuat hal-hal berikut:
a. ukuran takaran saji;
b. jumlah sajian per kemasan;
c. kandungan energi per takaran saji; d. kandungan protein per sajian (dalam gram);
e. kandungan karbohidrat per sajian (dalam gram);
f. kandungan lemak per sajian (dalam gram);
g. persentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
Pasal 33
(1) Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan merupakan sumber suatu gizi tidak dilarang sepanjang jumlah zat gizi dalam pangan tersebut sekurang-kurangnya 10% lebih banyak dari jumlah kecukupan zat gizi sehari yang dianjurkan dalam satu takaran saji bagi pangan tersebut.
(2) Pencantuman pernyataan pada Label bahwa pangan mengandung suatu zat lebih unggul dari pada produk pangan yang lain dilarang.
…
Pasal 47
(1) Iklan dilarang dibuat dalam bentuk apapun untuk diedarkan dan atau disebarluaskan dalam masyarakat dengan cara mendiskreditkan produk pangan lainnya.
(2) Iklan dilarang semata-mata menampilkan anak-anak berusia dibawah 5 (lima) tahun dalam bentuk apapun, kecuali apabila pangan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun.
(3) Iklan tentang pangan olahan tertentu yang mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi yang dapat membahayakan dan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak dilarang dimuat dalam media apapun yang secara khusus ditujukan untuk anak-anak.
(4) Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi yang berusia sampai dengan 1 (satu) tahun, dilarang dimuat dalam media massa, kecuali dalam media cetak khusus tentang kesehatan, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan, dan dalam iklan yang bersangkutan wajib memuat keterangan bahwa pangan yang bersangkutan bukan pengganti ASI.
Pasal 48
Pernyataan dalam bentuk apapun tentang manfaat pangan bagi kesehatan yang dicantumkan pada Iklan dalam media massa, harus disertai dengan keterangan yang mendukung pernyataan itu pada Iklan yang bersangkutan secara jelas sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.
Pasal 49
(1) Iklan dalam media massa yang menyatakan bahwa pangan tersebut adalah pangan yang diperuntukkan bagi orang yang menjalankan diet khusus, wajib mencantumkan unsur-unsur dari pangan yang mendukung pernyataan tersebut.
(2) Selain keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Iklan tersebut wajib pula memuat keterangan tentang kandungan gizi pangan serta dampak yang mungkin terjadi apabila pangan tersebut dikonsumsi oleh orang lain yang tidak menjalankan diet khusus dimaksud.
Pasal 50
Iklan dilarang memuat keterangan atau pernyataan bahwa pangan tersebut adalah sumber energi yang unggul dan segera memberikan kekuatan.
Pasal 51
(1) Iklan tentang pangan yang diperuntukkan bagi bayi dan atau anak berumur dibawah lima tahun wajib memuat keterangan mengenai peruntukannya.
(2) Selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Iklan dimaksud harus pula memuat peringatan mengenai dampak negatif pangan yang bersangkutan bagi kesehatan.
Pasal 52
Iklan tentang pangan olahan yang mengandung bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan kesehatan anak.
Pasal 53
Iklan dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai obat.
Pasal 54
Iklan tentang pangan yang dibuat tanpa menggunakan atau hanya sebagian menggunakan bahan baku alamiah dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan yang bersangkutan seluruhnya dibuat dari bahan alamiah.
Pasal 55
Iklan tentang pangan yang dibuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi, dilarang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan tersebut dibuat dari bahan yang segar.
Pasal 56
Iklan yang memuat pernyataan atau keterangan bahwa pangan telah diperkaya dengan vitamin, mineral, atau zat penambah gizi lainnya tidak dilarang, sepanjang hal tersebut benar dilakukan pada saat pengolahan pangan tersebut.
Pasal 57
Pangan yang dibuat atau berasal dari bahan alamiah tertentu hanya dapat dilakukan sebagai berasal dari bahan baku alamiah tersebut, apabila pangan tersebut mengandung bahan alamiah yang bersangkutan tidak kurang dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia.
…
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN
UMUM
Terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab merupakan salah satu tujuan penting pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang pangan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Salah satu upaya untuk mencapai tertib pengaturan di bidang pangan adalah melalui pengaturan di bidang label dan iklan pangan, yang dalam prakteknya selama ini belum memperoleh pengaturan sebagaimana mestinya.
Banyaknya pangan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai sudah meresahkan. Perdagangan pangan yang kedaluwarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak diperuntukan bagi pangan atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label pangan atau melalui iklan. Label dan iklan pangan yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap perkembangan kesehatan manusia.
Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar supaya masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.
…
PASAL DEMI PASAL
…
Pasal 47 … Ayat (3)
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah meluasnya konsumsi pangan olahan tertentu yang mengandung bahan-bahan yang berkadar tinggi, misalnya monosodium glutamat (MSG), gula, lemak atau karbohidrat, yang dapat membahayakan atau mengganggu pertumbuhan dan atau perkembangan anak-anak.
","International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes|Regulation on marketing of complementary foods|Food labelling|Nutrient declaration (i.e. back-of-pack labelling)|Regulating marketing of unhealthy foods and beverages to children|Ingredients list|Claim must be substantiated|Sanctions exist","","https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4f4d6476d0b722313232303231","","","" "26007","GIN","Guinea","","Arrêté A/2001/684/PM/SGG du 14 février 2001, portant utilisation du Sel iodé dans la prophylaxie des troubles dûs à une carence en iode (TDCI)","Legislation relevant to nutrition","","French","","2001","","","","","2001","Adopted","2","2001","Ministre de la santé publique, du commerce, des finances, de l'agriculture, et de la décentralisation.","Health|Food and agriculture|Finance, budget and planning|Trade|Industry","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","The Decree provides for the addition of iron, zinc, B1 and B2 vitamin and folic acid to foodstuff in order to supplement its nutritional values. Wheat floor shall be the foodstuff of election for its widespread use and the application of the Indonesian National Standard shall be mandatory. Both domestic production and foreign importation of wheat flour shall be compliant with the SNI standard.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN
Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
Kedua : Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan bagi pelaku usaha dalam pencantuman informasi nilai gizi dan acuan bagi pengawas dalam rangka pengawasan produk pangan serta merupakan keterangan tentang kandungan gizi pangan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. -
Ketiga : Perubahan Lampiran Peraturan ini dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2005
...
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :HK.00.06.51.0475 TANGGAL : 17 JANUARI 2005 TENTANG PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN
1.1 PENGANTAR
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan ditetapkan bahwa sejumlah informasi tertentu .merupakan keterangan minimal yang wajib dicantumkan pada setiap label pangan, misal nama produk, berat bersih, nama dan alamat, dan lain-lain. Namun terdapat informasi yang menjadi wajib dan harus dicantumkan apabila label pangan tersebut memuat keterangan tertentu.
Informasi Nilai Gizi yang dalam bahasa lnggris dikenal sebagi Nutrition Panel atau Nutrition Fact adalah contoh informasi yang wajib dicantumkan apabila label pangan memuat sejumlah keterangan tertentu.
...
3.1 JENIS PANGAN
Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tidak semua label pangan wajib mencantumkan Informasi Nilai gizi. Pencantuman lnformasi Nilai Gizi diwajibkan pada label pangan yang memuat keterangan .tertentu, yaitu label pangan yang :
a. disertai pernyataan bahwa pangan mengandung vitamin, mineral, dan atau zatgizi lainnya yang ditambahkan; atau
b. dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang mutu dan gizi pangan, wajib ditambahkan vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya
Dalam hal ini yang dimaksudenganzatgizi lain yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan komponen serta turunannya, termasuk energi.
","Food labelling|Nutrient declaration (back-of-pack labelling)|Mandatory for pre-packaged foods with a health claim|Sanctions exist","","https://jdihn.go.id/search/pusat/detail/585826","","","" "17867","GIN","Guinea","","Arrêté A/2006/4600/MCIPME/MEF/SGG portant fortification de la farine de blé destinée à la consommation humaine en République de Guinée","Legislation relevant to nutrition","","French","9","2006","","2012","Journal officiel de la République de Guinée","9","2006","Adopted","9","2006","Le Ministre de la Sante Publique, Le Ministre du Commerce de l'lndustrie et des PME, Le Ministre de l'Economie et des Finances","Health|Finance, budget and planning|Trade|Industry","","","","","","","","","","","","","","Private sector","Food manufacturers (Millers)","","","","","","","Article 3 : Toute farine de blé produite localement ou importée, doit être fortifiée avant sa mise à la consommation sur toute l'étendue du territoire national avec les composes suivants :
54 g de fer élémentaire par tonne de farine;
4,05 g de Thiamine (Vitamine 81) par tonne de farine;
1,8 g de Riboflavine (Vitamine B2) par tonne de farine;
28.8 g de Niacine (Vitamine B3) par tonne de farine;
1.35 g d'Acide folique (fol acine) par tonne de farine.
","Food labelling|Folic acid|Other B-vitamins|Iron|Food fortification|Wheat flours|Mandatory fortification|Mandatory fortification of wheat flours with folic acid|Mandatory fortification of wheat flours with iron|Fortification of wheat flour with folic acid aligned with WHO guidance|Fortification of wheat flour with iron aligned with WHO guidance|Local products|Imported products|Monitoring mechanism established|Sanctions exist","","http://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC080890","","Journal officiel de la République de Guinée nº 17*18, 10 septembre 2006, p. 150ACKNOWLEDGEMENT: Document retrieved from FAOLEX - legislative database of FAO Legal Office / http://faolex.fao.org. FAOLEX No: LEX-FAOC080890","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/GIN%202006%20Arrete%20Fortification%20Farine%20de%20Ble.pdf" "22904","IDN","Indonesia","","Enforcement of obligatory Indonesia National Standard (SNI) on wheat flour food substance","Legislation relevant to nutrition","","English","7","2008","","","Government","7","2008","Adopted","7","2008","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","This Regulation provides for the enforcement of obligatory Indonesia National Standard (SNI) on wheat flour food substances in order to support the public nutrient improvement program, create a healthy business competition and provide protection to consumers.
Companies producing or importing wheat flour are obliged to possess a wheat flour Certificate for Products using SNI labels granted by the Production Certification Agency, which is accredited by the National Accreditation Committee. Procedures and requirements to obtain a certificate are set out in the Regulation.
4 Komposisi
4.1 Bahan baku utama Gandum.
4.2 Bahan baku lain yang harus ditambahkan - Vitamin B1 (tiamin). - Vitamin B2 (riboflavin). - Asam folat. - Besi (Fe) sebagai senyawa maupun bahan tambahan pangan yang diijinkan. - Seng (Zn) sebagai senyawa maupun bahan tambahan pangan yang diijinkan.
","Folic acid|Other B-vitamins|Iron|Zinc|Food fortification|Wheat flours|Mandatory fortification|Mandatory fortification of wheat flours with folic acid|Mandatory fortification of wheat flours with iron","","","","WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/IDN%202009%20Tepung%20terigu%20sebagai%20bahan%20makanan%20-%20wheat%20flour.pdf" "26008","GIN","Guinea","","Arreté A/2012/No.7085/PM/SGG Portant Fortification de la Farine de Ble destinée à la consommation humaine en Republique de Guinée","Legislation relevant to nutrition","","French","","2012","","","République de Guinée","","2012","Adopted","7","2012","Ministre de la Santé, du Commerce, de l'Industrie, du Budget, de l'Economie et des Finances sont chargés","Health|Finance, budget and planning|Trade|Industry","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Persyaratan
Pasal 6
(1) Pangan Olahan yang mencantumkan klaim dalam label dan iklan harus memenuhi persyaratan asupan per saji tidak lebih dari:
a. 13 g lemak total;
b. 4 g lemak jenuh;
c. 60 mg kolesterol; dan
d. 480 mg natrium.
(2) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk klaim yang ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran IV, dan
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 7
Pangan olahan yang mencantumkan klaim harus memuat informasi sebagai berikut:
a. informasi nilai gizi;
b. peruntukan;
c. petunjuk cara penyiapan dan penggunaan, khusus untuk Pangan Olahan yang perlu petunjuk cara penyiapan dan penggunaan; dan
d. keterangan lain yang perlu dicantumkan, termasuk namun tidak terbatas pada peringatan tentang konsumsi maksimum atau kelompok orang yang perlu menghindari pangan tersebut.
Klaim Gizi
Pasal 8
Klaim gizi yang diizinkan terkait dengan energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta turunannya yang telah ditetapkan dalam ALG.
...
","Food labelling|Nutrient declaration (i.e. back-of-pack labelling)|Nutrient declaration (back-of-pack labelling)|Mandatory for pre-packaged foods with a health claim|Claim must be substantiated|Pre-defined list of foods and beverages|Specific nutrition criteria|Sanctions exist","","https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c50b720dd00b82b313233303238","","WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/IDN%202011%20Regulation%20No.HK_.03.1.23.11.11.09909%20Control%20of%20Claim%20on%20Processed%20Food%20Labeling%20and%20Advertisement%20%28official%29.pdf" "66507","IDN","Indonesia","","Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah untuk Pencapaian Gizi Seimbang bagi Pengawas dan/atau Penyuluh [Guidelines for School Children's Snacks for Achieving Balanced Nutrition]","Government guidance","","Indonesian","","2013","","","Diterbitkan oleh Direktorat Standardisasi Produk Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan","","2013","","","","","Food and agriculture","","","","","","","","","","National NGOs","","","","","","","","","","","","1.2 Tujuan
Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi Pengawas dan/atau Penyuluh Keamanan Pangan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang pangan jajanan anak sekolah yang bergizi dalam rangka pencapaian gizi seimbang.
1.3 Sasaran
a) Penyuluh Keamanan Pangan;
b) Pengawas Keamanan Pangan;
1.4 Ruang lingkup
Pedoman ini mencakup informasi tentang kebutuhan gizi anak sekolah, pesan gizi seimbang untuk anak sekolah, dan cara memilih PJAS yang sesuai.
...
Tips memilih PJAS:
1. Kenali dan pilih pangan yang aman
Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari bahaya biologis, kimia dan benda lain. Pilih pangan yang bersih, yang telah dimasak, tidak bau tengik, tidak berbau asam. Sebaiknya membeli pangan di tempat yang bersih dan dari penjual yang sehat dan bersih. Pilih pangan yang dipajang, disimpan dan disajikan dengan baik.
2. Jaga kebersihan
Kita harus mencuci tangan sebelum makan karena mungkin tangan kita tercemar kuman atau bahan berbahaya. Mencuci tangan dan peralatan yang paling baik menggunakan sabun dan air yang mengalir.
3. Baca label dengan seksama
Pada label bagian yang diperhatikan adalah nama jenis produk, tanggal kedaluwarsa produk, komposisi dan informasi nilai gizi (bila ada).
4. Ketahui kandungan gizinya
a. pangan olahan dalam kemasan
Baca label informasi nilai gizi untuk mengetahui nilai energi, lemak, protein dan karbohidrat.
b. pangan siap saji
Pada Buku Informasi Kandungan Gizi PJAS (Badan POM 2013) dapat diketahui komposisi kandungan zat gizi untuk setiap jenis pangan siap saji. Yang utama diperhatikan adalah pemenuhan energi dari setiap pangan yang dikonsumsi.
5. Konsumsi air yang cukup
Dapat bersumber terutama dari air minum, dan sisanya dapat dipenuhi dari minuman olahan (sirup, jus, susu), makanan (kuah sayur, sop) dan buah. Konsumsi minuman olahraga (sport drink/minuman isotonik) hanya untuk anak sekolah yang berolahraga lebih dari 1 jam.
6. Perhatikan warna, rasa dan aroma
Hindari makanan dan minuman yang berwarna mencolok, rasa yang terlalu asin, manis, asam, dan atau aroma yang tengik.
7. Batasi minuman yang berwarna dan beraroma
Minuman berwarna dan beraroma contohnya minuman ringan, minuman berperisa
8. Batasi konsumsi pangan cepat saji (fast food)
Konsumsi fast food yang berlebihan dan terlalu sering merupakan pencetus terjadinya kegemukan dan obesitas. Pangan cepat saji antara lain kentang goreng, burger, ayam goreng tepung, pizza. Biasanya makanan ini tinggi garam dan lemak serta rendah serat.
9. Batasi makanan ringan
Makanan ringan umumnya rendah serat dan mengandung garam/natrium yang tinggi dan mempunyai nilai gizi yang rendah. Contoh makanan ringan seperti keripik kentang.
10.Perbanyak konsumsi makanan berserat
Makanan berserat bersumber dari sayur dan buah. Menu makanan tradisional yang tinggi serat seperti rujak, gado-gado, karedok, urap dan pecel.
11.Bagi anak gemuk/obesitas batasi konsumsi pangan yang mengandung gula, garam dan lemak
Sebaiknya asupan gula, garam dan lemak sehari tidak lebih dari 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan lemak/minyak.
","Dietary practice|Sugar intake|Fruit and vegetable intake|Regulation/guidelines on types of foods and beverages available|Nutrition in the school curriculum|Hygienic cooking facilities and clean eating environment|Voluntary standards|Packed school lunches|School breakfasts or snacks|Schools (standards)|Use recyclable food packaging|Foods high in sugars (standards)|Foods high in salt (standards)|Fruit and vegetables (standards)|Water (standards)|Limited or prohibited food|Confectionary, savoury snacks, cakes and pastries (standards)|Processed foods (standards)|Carbonated or non-carbonated soft drinks (standards)|Energy and sport drinks (standards)","","https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Buku_Pedoman_PJAS_untuk_Pencapaian_Gizi_Seimbang__Pengawas_dan-atau_Penyuluh_.pdf","","","" "26167","IDN","Indonesia","","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tentang pencantuman informasi andijngan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji [Inclusion of sugar, salt and fat contents and health message on processed and fast foods]","Legislation relevant to nutrition","","Indonesian","","2017","","","Kementerian Kesehatan Republik Indonesia","4","2013","Adopted","4","2013","Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 617","Health","Food and agriculture","","","","","","","","","National NGOs","","","","","","","","","","","","BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan termasuk pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, dan pangan iradiasi.
2. Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
…
Pasal 2
Pencantuman informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta pesan kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji dimaksudkan untuk menurunkan risiko kejadian Penyakit Tidak Menular terutama hipertensi, stroke, diabetes dan serangan jantung melalui peningkatan pengetahuan konsumen terhadap asupan konsumsi Gula, Garam, dan/atau Lemak pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.
BAB II
PENCANTUMAN INFORMASI KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK SERTA PESAN KESEHATAN Bagian Kesatu Pangan Olahan
Pasal 3
(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan yang mengandung Gula, Garam, dan/atau Lemak untuk diperdagangkan wajib memuat informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan pada Label Pangan.
(2) Kewajiban pencantuman informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan pada Label Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai jenis Pangan Olahan dengan mempertimbangkan besar risiko kejadian Penyakit Tidak Menular.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (4) Pencantuman informasi dan pesan kesehatan pada Label Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
(1) Informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas kandungan gula total, natrium total, dan lemak total.
(2) Pesan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Konsumsi Gula lebih dari 50 gram, Natrium lebih dari 2000 miligram, atau Lemak total lebih dari 67 gram per orang per hari berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung”.
(3) Informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mudah dibaca dengan jelas oleh konsumen.
Bagian Kedua
Pangan Siap Saji
Pasal 5
(1) Setiap orang yang memproduksi Pangan Siap Saji yang mengandung Gula, Garam, dan/atau Lemak wajib memberikan informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan kesehatan melalui Media Informasi dan Promosi.
(2) Pangan Siap Saji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diproduksi oleh Usaha Waralaba sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang memiliki lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) outlet/gerai.
(3) Media Informasi dan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa leaflet, brosur, buku menu, atau media lainnya.
(4) Ketentuan mengenai informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta pesan kesehatan untuk Pangan Siap Saji dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4.
","Promotion of healthy diet and prevention of obesity and diet-related NCDs (general)|Food labelling|Nutrient declaration (i.e. back-of-pack labelling)|Nutrient declaration (back-of-pack labelling)|Mandatory for some pre-packaged foods|Amount of salt/sodium|Amount of total fat|Amount of total sugars|Mandatory warning label or message|Sodium (warning)|Sugars (warning)|Total fat (warning)|Sanctions exist","","https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c50c451abb0a9ad313233303530","BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1402, 2015PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PENCANTUMAN INFORMASI KANDUNGAN GULA, GARAM, DAN LEMAK SERTA PESAN KESEHATAN UNTUK PANGAN OLAHAN DAN PANGAN SIAP SAJIPasal IKetentuan Pasal 10 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 617) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal 10Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku setiap produk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.Pasal IIPeraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.","","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/IDN%202013%20Regulation%20on%20health%20warnings%20on%20sugar%2C%20fat%20and%20salt.pdf" "41863","IDN","Indonesia","","Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan [Regulation 22 of 2019 on nutritional value information on processed food labels]","Legislation relevant to nutrition","","Indonesian","2","2022","","","Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia","8","2019","Adopted","8","2019","Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 948","Food and agriculture","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1 Objectifs:
1.1 Objectifs Généraux:
1.1.1 Améliorer l'état nutritionnel des populations en général et celui des groupes vulnérables en particulier
1.1.2 Améliorer l'alimentation des populations
1.2 Objectifs spécifiques
1.2.1 Assurer la sécurité alimentaire des ménages (Disponibilité et accessibilité aux aliments de plus de 50% de la population d'ici l'an 2000)
1.2.2 Promouvoir la production et la consommation des aliments locaux par les communautés
1.2.3 Amener un changement d'attitude notamment chez le personnel de sante d'une part et d'habitude alimentaire de la population d'autre part
1.2.4 Réduire de moitie le taux des malnutritions aigue et chronique chez les enfants de moins de cinq ans d'ici l'an 2000
1.2.5 Eliminer les troubles dus à la carence en iode (TDCI) d'ici l'an 2000
1.2.6 Réduire de moitie le taux d'anémie chez les femmes en âge de procréer et les enfants de moins de cinq ans d'ici l'an 2000
1.2.7 Eliminer la prévalence de la carence en vitamine A dans les zones a risque et adapter des mesures d'intervention au cas échéant
1.2.8 Responsabiliser les communautés dans l'appréciation, l'analyse et la résolution de leurs problèmes nutritionnels
1.2.9 Porter assistance aux personnes du troisième âge et aux handicapes
1.2.10 Préserver l'état nutritionnel des populations pendant le rétablissement des grands équilibres macro-économiques
Stratégies
1. Amélioration de la sécurité alimentaire au niveau des ménages
2. Promotion de la qualité des aliments
3. Intégration dans les politiques et programmes de développement des objectifs d'ordre nutritionnel
4. Formation, information, éducation et sensibilisation des intervenants en alimentation et nutrition
5. Promotion de l'allaitement maternel et du sevrage correcte
6. Prise en charge des personnes défavorisées sur le plan socio-économique et vulnérables sur le plan nutritionnel
7. Lutte contre les carences en micro-nutriments
8. Mise en place d'un Comite Technique d'Evaluation et de Suivi des problèmes nutritionnels
5.2.1. Health and Nutrition General goal
461. The general goal of developing health and nutrition care is to reduce the impact of disease on the well-being of the population in general and the poor in particular. Impact goals
462. As defined in the country’s health policy, they aim to:
• Reduce the prevalence of growth retardation in children under age five from 36 percent in 2005 to 18 percent in 2010 and to 13 percent in 2015.
465. Fight against maternal and neonatal disease and mortality
• Reduce the malnutrition rate from 36 percent in 2005 to 10 percent in 2010.
","A.3. The fight against nutritional deficiencies
474. To ensure health and physical well-being among the population, the government must fight nutritional deficiencies. To do so, the policy will focus on:
(i) ensuring food security (also the focus of other components of the poverty reduction strategy);
(ii) continuing to distribute iron to pregnant women, and iron and vitamin A to children, including in schools; and
(iii) generalizing the consumption of iodized salt, etc.
","Percentage of children underweight children under the age of 5 years
","Outcome indicators","","Stunting in children 0-5 yrs|Underweight in women|Vitamin A|Iron|Food grade salt|Household food security","","","","","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/GIN%202007%20PRSP.pdf" "8361","GIN","Guinea","","Politique Pour La promotion de l'allaitement maternel en Guinée","Nutrition policy, strategy or plan focusing on specific nutrition areas","","","","2009","","2013","Ministère de la Santé et de l'Hygiene Publique, Direction National de la Santé Publique, Division Alimentation-Nutrition","","2008","","","","","","Ministère de la Santé et de l'Hygiene Publique, Direction National de la Santé Publique, Division Alimentation-Nutrition Agriculture, Santé, Peche, Elevage, Action sociale, Commerce.","","FAO, PAM, OMS, UNICEF","","HKI, TDH, ACF","","","","","","","","","","","","","Le but du plan stratégique est de contribuer à la réduction de la mortalité infantile et infanto juvénile dans la perspective de l’atteinte des Objectifs 1 et 4 du Millénaire pour le Développement (OMD).
IV. - Objectif: Elever le taux d’allaitement maternel exclusif de 27 % à 70 % d’ici 20011 sur toute l’étendue du territoire national.
OBJECTIFS NATIONAUX SUR L’ALLAITEMENT MATERNEL
En accord avec les données de référence les objectifs suivants ont été fixés pour la période 2009 -2012 :
Taux d’allaitement maternel (Actuelle: 98.1%, Objectif 2012: 100%)
Taux d’allaitement maternel exclusif (Actuelle: 25%, Objectif 2012: 50%)
Pourcentage d’enfants allaités dans l’heure qui suit l’accouchement (Actuelle: 42%, Objectif 2012: 95%)
Pourcentage d’enfants allaités dans les 24 heures suivant la naissance (Actuelle: 45%, Objectif 2012: 100%)
Pourcentage d’enfants de 0-1 mois qui sont exclusivement allaités (Actuelle: 17,7%, Objectif 2012: 50%)
Pourcentage d’enfants de 4-6 mois exclusivement allaités (Actuelle: 25%, Objectif 2012: 50%)
Pourcentage d’enfants de 8-9 mois qui sont allaités et qui reçoivent des aliments de complément (Actuelle: 42%, Objectif 2012: 95%)
La durée médiane de l’allaitement maternel (Actuelle: 22 mois, Objectif 2012: 24 mois)
V. Stratégies
Les stratégies adoptées dans le cadre de cette Politique reposent sur l’expérience positive des stratégies mises en œuvres jusqu’ici dans la plupart des pays de la région dans la lutte contre la malnutrition, ainsi que les bonnes pratiques au niveau global. Ces stratégies viseront à prévenir la malnutrition à tous les stades critiques du cycle de vie (enfants d’âge préscolaire et scolaire, femmes enceintes et allaitantes, adolescentes) tout en éliminant les discriminations à l’encontre des filles et des femmes en matière de nutrition et luttant contre l’exclusion des groupes marginalisés
AXES STRATEGIQUES D’INTERVENTION
Pour atteindre les buts énoncés le plan d’action se développe autour des axes suivants :
Axe 1. Développement des politiques et stratégies en faveur de l’allaitement maternel optimal
Axe 2. Soutien de l’allaitement maternel auprès des mères allaitantes et en incluant leur famille et leur communauté.
Axe 3. Promotion des interventions d’IEC/CCC en faveur de l’allaitement maternel
Axe 4. Renforcement des capacités
Axe 5. Recherche, surveillance, suivi et évaluation
INTERVENTIONS RECOMMANDEES
1. Développement des politiques et stratégies en faveur de l’allaitement maternel optimal
1.1.Développer les politique et législation en faveur de l’A.M.E
o Finaliser et valider la Stratégie Nationale de l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune
o Enfant basée sur la Stratégie mondiale pour l’ANJE et l’intégrer à toutes les politiques générales de santé
1.2. Coordonner la mise en œuvre des Programmes
o Mettre au point des plans annuels d’interventions au niveau national et régional et re-planifier sur la base des bilans annuels effectués
o Coordonner les initiatives de soutien à l’allaitement avec les autres programmes et actions de santé publique et de promotion de la santé
o Renforcer les capacités opérationnelles du Cellule de l’allaitement maternel
o Renforcer le Comité National d’Allaitement Maternel intersectoriel et mettre en place des Comités Régionaux d’Allaitement maternel
1.3. Mobiliser les Ressources nécessaires
o Allouer les ressources humaines et financières nécessaires pour la protection, la promotion et le soutien de l’allaitement
o Veiller à ce que l’élaboration, la mise en oeuvre, la surveillance et l’évaluation des activités soient menées indépendamment des financements des fabricants et distributeurs de produits visés par le Code international.
1.4. Plaidoyer en faveur de l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois
o Faire connaître les politiques et les programmes de soutien à l’allaitement à tous les groupes de professionnels de santé, aux écoles et universités concernées offrant une formation et aux ONG et au grand public
1.5. Promouvoir le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel
o Faire adopter et appliquer de manière complète la loi sur la commercialisation des substituts du lait maternel qui, au minimum, incluent toutes les dispositions du Code international et s’étendent à tous les produits visés par le Code
o S’assurer que le Codex Alimentarius reflète les dispositions du Code international et de la loi Guinéenne sur la commercialisation des substituts du lait maternel
o Informer l’ensemble des professionnels de santé et les responsables des établissements de santé de leurs responsabilités au regard du Code international et la loi Guinéenne sur la commercialisation des substituts du lait maternel
o Elaborer un code éthique s’appliquant aux critères de subvention individuelle et institutionnelle des cours, des documents de formation, de la recherche, des conférences et autres activités et événements, afin d’éviter les conflits d’intérêt qui pourraient nuire à l’allaitement
o Diffuser de l’information auprès du public sur les principes, les objectifs et les dispositions du Code, sur les procédures de contrôle de son respect et les sanctions en cas d’infractions
1.6. Améliorer la législation concernant la maternité au travail
o Améliorer la législation nationale tenant compte des standards OIT minimum de manière à garantir un cadre législatif suffisant pour donner aux mères la possibilité d’allaiter exclusivement leurs nourrissons les six premiers mois et de poursuivre ensuite l’allaitement
o S’assurer que les employeurs, les professionnels de santé et le public sont parfaitement informés de la législation en vigueur sur la protection de la maternité et en matière de santé et de sécurité au travail en ce qui concerne les femmes enceintes et les mères qui allaitent
o Informer les employeurs des avantages, pour eux- mêmes et pour leurs employées qui allaitent, à faciliter l’allaitement après le retour au travail, et des aménagements nécessaires pour garantir que cela est possible (horaires ménageables, pauses, et endroit où tirer et stocker le lait maternel)
1.7. Promouvoir l’Initiative Hôpital Ami des Bébés (I.H. A.B)
o Organiser des formations des agents de santé sur la gestion de la lactation et l’Initiative hôpitaux amis des bébés
o Organiser les évaluations externes et auto évaluations des hôpitaux ayant reçu le label H.A.B.
o Encourager les hôpitaux qui ne sont pas actuellement engagés dans une démarche vers l’accréditation HAB à s’assurer que leurs pratiques sont néanmoins révisées pour être en conformité avec les standards IHAB de pratique optimale
o Décerner le label H.A.B aux hôpitaux remplissant les conditions requises
o Organiser et renforcer les groupes de soutien à l’allaitement maternel au tour des H.A.B
2. Soutien de l’allaitement maternel auprès des mères allaitantes et en incluant leur
Famille et leur communauté.
2.1. Renforcer les capacités sur le conseil et soutien en allaitement maternel des agents de santé et secteur sociaux
o Garantir des formations initiales et de formation continue ainsi que des séances d’information pour médecins, gynécologues, pédiatres, nutritionnistes sages-femmes, infirmières et pour les professionnels de l’éducation et de la petite enfance.
o Adapter le programme de formation des professionnels de la santé (Evaluation, actualisation et adaptation du contenu pédagogique du programme des futurs professionnels de la santé aux évidences aussi bien scientifiques que de santé publique sur l´allaitement maternel et notamment la physiologie, la gestion et la promotion de l’allaitement maternel).
o Promouvoir les consultations prénatales et postnatales en mettant un accès particulier sur les conseils en allaitement maternel
o Elaborer du matériel de conseil (Carte conseil, pagi volt, film, affiches…) traduits et adaptés à mettre à disposition dans les CS, hôpitaux, cabinet médicaux et autres intéressés.
o Elaborer du matériel de conseils spécifiques pour les groupes à risques (primipares, mères séropositives, adolescentes…).
2.2. Soutenir l’allaitement maternel par des conseillers non professionnels formés et par les groupes de soutien de mère à mère
o Mettre au point ou réviser/mettre à jour les programmes (contenus, méthodes, documents, durée) pour la formation des conseillers en allaitement et des responsables de groupes de soutien de Mère à Mère
o Encourager la mise en place et/ou assurer une plus large couverture du soutien offert par les conseillers non professionnels formés et les groupes de soutien de Mère à Mère
o Renforcer la coopération et la communication entre les professionnels de santé travaillant dans différents établissements de santé, les conseillers en allaitement formés et les groupes de soutien en allaitement maternel
2.3. Soutenir l’allaitement maternel optimal dans la famille, dans la communauté et sur le lieu de travail
o Organiser des Communautés Amis des Bébés
o Former les relais communautaires sur le conseil et soutien en allaitement maternel
o Soutenir l’organisation des séances de sensibilisation, des débats communautaires, des témoignages, des négociations sur l’allaitement maternel et des visites à domiciles en faveurs des mères ayant des difficultés d’allaiter (primipares, adolescentes, mères célibataires, mères qui ont vécu une expérience d’allaitement difficile et infructueuse...)
2.4. Soutenir l’allaitement maternel optimal Au niveau du lieu de travail des femmes allaitantes
o Plaidoyer auprès des établissements publics et privés afin qu’ils facilitent aux mères d’allaiter et protègent le droit des femmes à allaiter quels que soient le moment ou l’endroit où elles en éprouvent le besoin.
o Organiser des Campagnes de sensibilisation en collaboration avec les Ministères du travail, les Syndicats, les associations professionnelles, patronales et les ONGs etc. pour informer sur la législation protégeant la maternité et les femmes allaitantes
2.5. Soutenir les femmes séropositives qui choissent l’allaitement maternel exclusif
o Former les agents de santé en conseil en allaitement maternel et VIH
o Doter des centres PTME en en cartes conseils sur l’alimentation infantile et VIH
3. Promotion des interventions d’IEC/CCC en faveur de l’allaitement maternel
3.1. Renforcer les capacités des hôpitaux et centres de santés dans l’IEC/CCC en allaitement maternel optimal
o Soutenir la conceptualisation, l’élaboration et la diffusion de matériel approprié d’IEC auprès du personnel de santé
o Offrir aux mères des conseils individualisés au cours d’entretiens face-à-face menés par des professionnels de santé formés, des conseillers non professionnels et des groupes de soutien de M à M
3.2. Assurer la sensibilisation du grand public sur l’allaitement maternel optimal
o Soutenir la conceptualisation, l’élaboration et la diffusion de matériel de sensibilisation au grand public, aux médias, aux enseignants et aux élèves sur l’allaitement maternel optimal.
o Informer le public des principes, des objectifs et des dispositions du Code International et sur la loi Guinéenne de commercialisation des substituts du lait maternel ainsi que sur les procédures de contrôle de son respect et les sanctions en cas d’infractions.
o S’assurer qu’il n’y ait pas de publicité ni aucune autre forme de promotion auprès du public des produits visés par le Code international
o Organiser la célébration de la Semaine Mondiale de l’Allaitement maternel
o Contrôler, informer et utiliser tous les organes des medias pour promouvoir et soutenir l’allaitement et s’assurer que l’allaitement est à tout moment représenté comme normal et souhaitable
4. Renforcement des capacités
4.1. Formation initiale
o Elaborer ou réviser s’il existe, les manuels de cours et le matériel de formation dans les écoles de formations en santé et facultés de médecine, pour les harmoniser avec un standard minimum (contenus, méthodes, durée) aux politiques et pratiques recommandées
o Elaborer en collaboration avec le ministère de l’éducation nationale des modules traitant l’allaitement maternel et promouvoir leur intégration dans le programme de la scolarité obligatoire
4.2. Formation continue
o Offrir une formation continue interdisciplinaire basée sur le cours OMS/UNICEF ou d’autres cours étayés scientifiquement sur la physiologie de la lactation et la gestion de l’allaitement, comme mise à niveau des acquis et formation continue, pour tout le personnel de santé concerné, avec une attention particulière au personnel de 1ère ligne en maternité et en pédiatrie
o Soutenir les professionnels de santé concernés à suivre les formations en allaitement spécialisées reconnues et à acquérir le diplôme de consultant en lactation ou une certification équivalente qui a prouvé son excellence
o Encourager les réseaux de communication Internet entre les spécialistes de l’allaitement de façon à augmenter les connaissances et les savoir-faire
5. Recherche, surveillance, suivi et évaluation
5.1. Encourager la recherche sur le lait maternel, sur l’allaitement et les bébés allaités
o Encourager et soutenir la recherche sur l’allaitement fondé sur des priorités et un programme convenus, libres de toute compétition et de tout intérêt commercial
o Soutenir et garantir des échanges intensifs d’expertise en recherche sur l’allaitement, au sein des instituts de recherche
o Participer à des projets nationaux et internationaux de recherche sur l’allaitement
5.2. Mettre en place un système de surveillance sur l’allaitement maternel
o Collecter de façon continue les données et statistiques sur l’allaitement maternel sur la bases indicateurs clés
o Mettre au point un système continu de surveillance sur l’allaitement maternel basé sur des définitions et méthodes standardisées universellement admises (sortie des hôpitaux et dans les communautés sentinelles)
o Elaborer et publier des rapports réguliers pour rendre compte de l´évolution de la situation, pour analyser d´une manière critique les objectifs visés et les progrès atteints, pour adapter en cas de besoin la politique et les actions.
o Etablir un système de surveillance, indépendant des intérêts commerciaux, qui ait la responsabilité de contrôler le respect du Code de commercialisation des substituts du lait maternel, d’enquêter sur les infractions et si nécessaire d’engager des poursuites, de même que de fournir des informations au public et aux autorités compétentes sur toute infraction portée devant les juridictions concernées
5.3. Assurer le Suivi et Evaluation des interventions
o Mettre en place un système régulier d’auto évaluation des Hôpitaux Amis des Bébés.
o Evaluation régulière des hôpitaux par rapport aux dix conditions de l’Initiative Hôpital Ami des Bébés tous les 2 ans
o Vérifier régulièrement les progrès et évaluer périodiquement les résultats du plan national/régional
o Réaliser la supervision des activités a tous les niveaux.
3. Les indicateurs -clés pour le suivi -évaluation du plan stratégique
Allaitement maternel exclusif (AME)
o Pourcentage d'enfant âgés de moins de 6 mois (0-6 mois ou <183 jours, c'est-à-dire jusqu'à la veille de leur sixième mois) qui ont été allaités exclusivement pendant les dernières 24 heures. Un nourrisson est considéré comme allaité exclusivement si il/elle a reçu uniquement du lait maternel, sans autre liquides ni solides, même pas d'eau, à l'exception de gouttes ou sirops (vitamines, minéraux, médicaments). S’assurer d'inclure dans le dénominateur les enfants qui n'ont jamais été allaités.
Initiation de l’alimentation de complément dans les temps (6-9 mois)
o Pourcentage des enfants âgés de 6 à 9 mois (183 à 299 jours, c'est-à-dire du sixième mois jusqu'à la veille de leur 10ème mois) qui sont allaités et ont reçu des aliments solides ou semi solides dans les dernières 24 heures.
Initiation de l’allaitement maternel dans les temps (0-11 mois)
o Pourcentage d'enfants âgés de moins de 12 mois (0-12 mois ou <366 jours, c'est-à-dire jusqu'à la veille de leur premier anniversaire) qui ont été mis au sein dans l'heure suivant la naissance.
o Pourcentage des enfants (0-11 mois) allaités le jour suivant la naissance (24h)
Colostrum
o Pourcentage des enfants de 0-24 mois dont les mères déclarent avoir donné du colostrum à leur enfant Pourcentage des enfants de moins de 12 mois (0-12 mois ou <366 jours, c'est-à-dire jusqu'à la veille de leur premier anniversaire) qui ont reçu du colostrum.
Durée médiane d’allaitement maternel (0-24 mois)
Les autres indicateurs
o Nombre d’acteurs/partenaires dans la Promotion Soutien et Protection de l’allaitement maternel,
o Nombre de projets exécutés
5.1 VISION
La vision est celle du ministère de la santé et de l’hygiène publique qui prône : «une société dans laquelle tous les Guinéens sont en bonne santé ».
5.2 PRINCIPES
Les principes qui sous–tendent la vision sont les suivants :
1. L’intégration des interventions de lutte contre les MNT dans les programmes de développement socioéconomiques du pays ;
2. La collaboration intersectorielle prenant en compte les autres secteurs vitaux de développement ;
3. Le partenariat entre le secteur privé et le secteur public et également entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers ;
4. Le développement des interventions fondées sur les preuves et la satisfaction des bénéficiaires ;
5. Un système de financement qui permet de développer la solidarité ;
6. La mise en œuvre progressive de cette politique en fonction des besoins locaux.
5.3 OBJECTIFS
5.3.1 Objectif général
L’objectif général est de réduire la morbidité et la mortalité liées aux MNT conformément aux orientations de la politique de santé.
5.3.2 Objectifs Spécifiques
Les objectifs spécifiques sont :
- Mettre en œuvre un programme intégré de contrôle des MNT ;
- Réduire le niveau d’exposition des individus et des populations aux facteurs de risques communs aux MNT et aux déterminants sociaux ;
- Développer le partenariat intersectoriel ;
- Mettre en place des mécanismes de financement ;
- Promouvoir la recherche sur les MNT
5.4 ORIENTATIONS STRATEGIQUES
La politique de contrôle des MNT est fondée sur les axes stratégiques suivants :
- Développement et mise en œuvre d’un programme intégré de contrôle des MNT ;
- Réduction du niveau d’exposition des individus et des populations aux facteurs de risques communs aux MNT et aux déterminants sociaux ;
- Développement du partenariat intersectoriel ;
- Mise en place des mécanismes de financement ;
- Promotion de la recherche sur les MNT.
Tujuan1. Menurunnya prevalensi gizi kurang anak balita menjadi 15,5 persen,2. Menurunnya prevalensi pendek pada anak balita menjadi 32 persen, dan3. Tercapainya konsumsi pangan dengan asupan kalori 2.000 Kkal/orang/hari.
Strategy1. Perbaikan gizi masyarakat, terutama pada ibu pra-hamil, ibu hamil dan anak melalui peningkatkan ketersediaan dan jangkauan pelayanan kesehatan berkelanjutan difokuskan pada intervensi gizi efektif pada ibu pra-hamil, ibu hamil, bayi, dan anak baduta.2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam melalui peningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang difokuskan pada keluarga rawan pangan dan miskin.3. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan melalui peningkatkan pengawasan keamanan pangan yang difokuskan pada makanan jajanan yang memenuhi syarat dan produk industri rumah tangga (PIRT) tersertifikasi.4. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui peningkatkan pemberdayaan masyarakat dan peran pimpinan formal serta non formal terutama dalam perubahan perilaku atau budaya konsumsi pangan yang difokuskan pada penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, perilaku hidup bersih dan sehat, serta merevitalisasi posyandu.5. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi melalui penguatan kelembagaan pangan dan gizi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dan kota yang mempunyai kewenangan merumuskan kebijakan dan program bidang pangan dan gizi, termasuk sumber daya serta penelitian dan pengembangan.
IV. B. Strategy
Five Pillar Intervention Strategies with Stratification of Provinces
1. Improvement of community nutrition, particularly in pre-pregnant mothers, pregnant mothers and children through increasing availability and accessibility of sustainable health services focusing to effective nutrition interventions in pre-pregnant mothers, pregnant mothers, infant and children under two years old.
2. Improving diversed food accessibility through improvement of accessibility and accessibility of foods focusing to the vulnerable family to food and the poor
3. Improving quality control and food safety through improvement of food security monitoring focusing to requirement-filled food hawkers and certified home industrial products (PIRT).
4. Improving clean and healthy lifestyle (PHBS) through improvement of community empowerment and roles of formal leaders especially on behavioral change or food consumption culture focusing to diversity of food consumption based on local resources, clean and healthy lifestyles, and revitalization of Posyandu.
5. Strengthening Institutionalization of Food and Nutrition through strengthening of institutionalization of food and nutrition at national, province and district/municipality levels with authority to formulate policies and programs of food and nutrition, including resources as well as research and development activities.
Policies in each of the strata:
Strata 1: To continue reduction of prevalence of undernutrition in mother and children by maintaining consumption level of community, to contrbute to the acceleration of the achievement of the MDGs 1, 4, 5 and 6.
Strata 2: to continue reduction of prevalence of undernutrition in mother and children and by improving level of community consumption especially in very vulnerable areas to foods.
Strata 3: Accelerating reduction of prevalence of undernutrition in mother and children and maintaining community consumption to have calory intake 2000 Ccal/person/day.
Strata 4: Accelerating reduction of prevalence of undernutrition n mother and children and improving availability and accessibility of diversed foods to fulfill the need of community consumption.
The food and nutrition action plans are developed in action-oriented programs covering the five pillars of intervention strategies.
","GIZI MASYARAKAT1) Peningkatan Pembinaan Gizi Masyarakat1. Persentase balita gizi buruk dirawat sesuai standar2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif3. Cakupan rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium4. Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A5. Persentase kabupaten dan kota yang melaksanakan surveilans gizi6. Persentase penyediaan bufferstock MP-ASI untuk daerah bencana7. Jumlah (persentase) Puskesmas dengan tenaga terlatih Tatalaksana Anak Gizi Buruk8. Jumlah (persentase) RSUD dengan tenaga terlatih Tatalaksana Anak Gizi Buruk9. Persentase balita ditimbang di Posyandu (D/S)10. Persentase Puskesmas memiliki tenaga terlatih pemantauan pertumbuhan11. Persentase Pembinaan kader di Posyandu12. Persentase Puskesmas memiliki konselor menyusui13. Persentase Puskesmas membina kelompok pendukung ASI2) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak1. Persentase ibu hamil mendapat tablet Fe 90 tablet2. Persentase ibu hamil KEK mendapat PMT3. Persentase bayi 6-12 bulan dan anak 1-5 tahun mendapat kapsul vitamin4. Persentase Kunjungan Ibu Hamil ke-4 (K4)5. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)AKSESIBILITAS PANGAN1) Pengembangan Ketersediaan Pangan 1. Jumlah Desa Mandiri Pangan yang dikembangkan 2. Jumlah lumbung pangan yang dikembangkan di daerah rawan pangan 3. Penanganan daerah rawan pangan 4. Ketersediaan data rawan pangan 5. Pemantauan dan pemantapan ketersediaan dan kerawanan pangan (Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi)2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 1. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di daerah produsen pangan 2. Tersedianya data dan informasi tentang distribusi, harga dan akses pangan 3. Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan3) Pengembangan Penganekaraga man Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar1. Jumlah desa P2KP (Percepatan Penganekargaman Konsumsi Pangan)2. Jumlah prov/kab. dan kota yang melaksanakan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan3. Penyediaan tenaga/petugas lapangan seperti penyuluh (Pendamping (P2KP)4. Jumlah provinsi dan kab. dan kota yang melakukan penanganan Keamanan Pangan segar tingkat produsen dan konsumen5. Terlaksananya pemantauan dan pemantapan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (termasuk skor PPH dan tingkat konsumsi energi rata-rata penduduk)6. Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi penganekaragaman dan keamanan pangan4) Pengelolaan Produksi Tanaman SerealiaLuas areal penerapan budidaya serealia yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha) :SL - PTT padi non hibridaSL - PTT padi hibrida (ribu ha)SL - PTT Padi lahan kering (ribu ha)SL - PTT Jagung hibrida (ribu ha)Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha)Pengembangan peningkatan produksi sorghum (ribu ha)5) Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbiLuas areal penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan umbi yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha) :SL- PTT kedelai (ribu ha)SL - PTT kacang tanah (ribu ha)SL - PTT kacang hijau (ribu ha)PTT kacang hijau (ribu ha)PTT ubi kayu (ribu ha) PTT ubi jalar (ribu ha) PTT pangan lokal (ribu ha) 6) Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang) Pengembangan kawasan tanaman buahPengembangan registrasi kebun tanaman buah Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buahPerbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman buahPengembangan registrasi packing housePeningkatan jumlah kelembagaan usaha Tanaman Buah7) Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tan. Obat BerkelanjutanPengembangan kawasan tanaman sayuran dan tanaman obatPengembangan registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buahPerbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat Pengembangan registrasi packing house Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat 8) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman SemusimPeningkatan luas areal penanaman (ribu ha) Swasembada Gula Nasional Tebu 9) Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaa n Sumberdaya LokalOptimalisasi IB dan INKA (pkt)Pengembangan agribisnis peternakan melalui LM3 (kelompok)Pengembangan budidaya ternak Perah (kelompok)Pengembangan budidaya kambing/domba (kelompok)Pengembangan budidaya perunggasan (kelompok)Pengembangan budidaya ternak non ungags (kelompok)10) Penyediaan Beras Bersubsidi (Raskin) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS)Jumlah RTS penerima Raskin11) Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan TangkapJumlah produksi perikanan tangkap (juta ton)12) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Volume produksi (juta ton) 13) Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan Volume produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dengan kemasan dan mutu terjamin (juta ton) Jumlah rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional (kg) 14) Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Jumlah pelelangan ikan dan pasar ikan yang berfungsi sesuai standar Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) 15) Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Jumlah kelompok potensi perikanan yang disuluhMUTU DAN KEAMANAN PANGAN1) Pengawasan Obat dan Makanan Proporsi makanan yang memenuhi syarat 2) Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya/dilarang 3) Inspeksi dan Sertifikasi Makanan 1. Persentase sarana produksi makanan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini 2. Persentase sarana produksi makanan bayi dan anak yang memenuhi standar GMP yang terkini 3. Persentase sarana penjualan makanan yang memenuhi standar GRP/GDP 4) Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota (District Food Inspector) Jumlah tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) dan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota (District Food Inspector) 5) Bimbingan Teknis pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 1. Jumlah Penyusunan Modul Penerapan Prinsip-prinsip Keamanan Pangan pada Proses Produksi di IRTP Berdasarkan Jenis Produknya 2. Jumlah IRTP yang Dilatih dan Difasilitasi Penerapan Prinsipprinsip Keamanan Pangan pada Proses Produksi di IRTP Berdasarkan jenis produknya 3. Jumlah IRTP yang Dilatih dan Difasilitasi Disain dan Implementasi Cara Produksi Produk Pangan yang Baik (CPPB) pada Industri Rumah Tangga 4. Monitoring dan Verifikasi Penerapan CPPB pada Industri Rumah Tangga 6) Bimbingan Teknis dan Monitoring pada Kantin Sekolah 1. Jumlah Kantin Sekolah yang Dilatih dan Difasilitasi Penerapan Prinsip-prinsip Keamanan Pangan di Kantin Sekolah 2. Monitoring dan Verifikasi Pelaksanaan Bimtek pada Kantin SekolahPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT1 Pembinaan PHBS Pangan dan GiziPersentase rumah tangga melaksanakan PHBSKELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI1) Peningkatan Kelembagaan Pangan dan Gizi di Daerah 1. Jumlah provinsi dan kabupaten dan kota yang mempunyai kelembagaan pangan dan gizi di daerah 2. Jumlah tenaga kesehatan gizi di puskesmas 3. Jumlah kecamatan yang mempunyai tenaga PPL pertanian yang mengikuti pelatihan pangan dan gizi 4. Jumlah provinsi dan kabupaten dan kota yang mempunyai data tingkat konsumsi energi 5. Jumlah provinsi yang memasukkan agenda penelitian pangan dan gizi 6. Jumlah penelitian mengenai zat gizi mikro pada tingkat nasional 7. Fortifikasi vitamin A pada minyak goreng 8. Konsep Kebijakan Fortifikasi zat besi pada beras 9. Jumlah provinsi, kabupaten dan kota yang sudah memasukkan program pangan dan gizi pada RPJMD
Programmes/Activities are categorized by the five pillars, each with several indicators (97 in total)
Output indicators
1. Coverage of breast-feeding, D/S, KN and K4 increased
2. Diversified food consumption and score of Desirable Food Pattern (DFP) increased
3. Coverage of good hawkers for school children and certified home industry products increased
4. Number of household implementing CHB increased
5. Number of districts/municipalities having established food and nutrition institutions increased
6. Number of food and nutrition regulation increased
7. Diploma-3 nutrition working at HC and sun-district field agriculture educators ( PPL kecamatan ) increased
","","","Breastfeeding - Exclusive 6 months|Stunting in children 0-5 yrs|Underweight in children 0-5 years|Underweight in women|Complementary feeding|Growth monitoring and promotion|Vitamin A|Iodine|Iron|Food fortification|Rice|Edible oils and margarine|Food distribution/supplementation for prevention of acute malnutrition|Food safety|Food security and agriculture|Household food security|Vulnerable groups","","http://www.bappenas.go.id/node/165/2981/rencana-aksi-nasional-pangan-dan-gizi-2011-2015/","","","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/IDN%202011%20Rencana%20Aksi%20Nasional%20Pangan%20dan%20Gizi.pdf|https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/IDN%202011%20Rencana%20Aksi%20Nasional%20Pangan%20dan%20Gizi.pdf" "22865","IDN","Indonesia","","National Plan of Action for Food and Nutrition 2011-2015","Comprehensive national nutrition policy, strategy or plan","","English","","2011","","2015","Ministry of National Development Planning, National Development Planning Agency","12","2010","","","","","Health|Food and agriculture|Education and research|Other","Home Affairs, National Planning/ National Planning Bureau, The National Agency of Drug and Food Control","United Nations Children's Fund (UNICEF)|World Food Programme (WFP)|World Health Organization (WHO)","","","","","","","","","","Research/academia","University of Indonesia","Private sector","Indonesian Food and Nutrition Association, Indonesian Medical Nutrition Doctor Association","Other","Various Non-Governmental Organizations","IV. A. Objectives
IV. B. Strategy
Five Pillar Intervention Strategies with Stratification of Provinces
1. Improvement of community nutrition, particularly in pre-pregnant mothers, pregnant mothers and children through increasing availability and accessibility of sustainable health services focusing to effective nutrition interventions in pre-pregnant mothers, pregnant mothers, infant and children under two years old.
2. Improving diversed food accessibility through improvement of accessibility and accessibility of foods focusing to the vulnerable family to food and the poor
3. Improving quality control and food safety through improvement of food security monitoring focusing to requirement-filled food hawkers and certified home industrial products (PIRT).
4. Improving clean and healthy lifestyle (PHBS) through improvement of community empowerment and roles of formal leaders especially on behavioral change or food consumption culture focusing to diversity of food consumption based on local resources, clean and healthy lifestyles, and revitalization of Posyandu.
5. Strengthening Institutionalization of Food and Nutrition through strengthening of institutionalization of food and nutrition at national, province and district/municipality levels with authority to formulate policies and programs of food and nutrition, including resources as well as research and development activities.
Policies in each of the strata:
Strata 1: To continue reduction of prevalence of undernutrition in mother and children by maintaining consumption level of community, to contrbute to the acceleration of the achievement of the MDGs 1, 4, 5 and 6.
Strata 2: to continue reduction of prevalence of undernutrition in mother and children and by improving level of community consumption especially in very vulnerable areas to foods.
Strata 3: Accelerating reduction of prevalence of undernutrition in mother and children and maintaining community consumption to have calory intake 2000 Ccal/person/day.
Strata 4: Accelerating reduction of prevalence of undernutrition n mother and children and improving availability and accessibility of diversed foods to fulfill the need of community consumption.
The food and nutrition action plans are developed in action-oriented programs covering the five pillars of intervention strategies.
","Programmes/Activities are categorized by the five pillars, each with several indicators (97 in total)
Output indicators
1. Coverage of breast-feeding, D/S, KN and K4 increased
2. Diversified food consumption and score of Desirable Food Pattern (DFP) increased
3. Coverage of good hawkers for school children and certified home industry products increased
4. Number of household implementing CHB increased
5. Number of districts/municipalities having established food and nutrition institutions increased
6. Number of food and nutrition regulation increased
7. Diploma-3 nutrition working at HC and sun-district field agriculture educators ( PPL kecamatan ) increased
","Outcome indicators","","Breastfeeding|Breastfeeding - Exclusive 6 months|Stunting in children 0-5 yrs|Underweight in children 0-5 years|Underweight in women|Complementary feeding|Growth monitoring and promotion|Vitamin A|Iodine|Iron|Food fortification|Rice|Edible oils and margarine|Food distribution/supplementation for prevention of acute malnutrition|Food safety|Food security and agriculture|Household food security|Family planning (including birth spacing)|Improved hygiene / handwashing|Water and sanitation|Vulnerable groups","","http://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2013/07/National-Food-and-Nutrition-Action-Plan.pdf ","","","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/IDN-2011-2015%20National-Food-and-Nutrition-Action-Plan.pdf" "23479","IDN","Indonesia","","United Nations Partnership For Development Framework 2011- 2015 INDONESIA","Non-national nutrition policy document","","English","","2011","","2015","United Nations Country Team","","2010","Adopted","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Outcome 1: Social Services
Sub-Outcome 1: Improved accessibility and quality of education for the disadvantaged poor and vulnerable
Policies and successful models of life skills education, including health, broad based ARH, HIV prevention, school nutrition, peace, disaster preparedness and response, and prevention of Gender Based Violence developed and mainstreamed at subnational level
Indicator: Number of schools and non-formal education institutions that implement life skills for empowerment (on right, responsibility, and representation) and inclusive education. Baseline: TBC Target: TBD number % of schools and non-formal education institution in target provinces (Aceh, South Sulawesi, NTT, Maluku, Papua, West Papua) implement children empowerment life skills programmes
Indicator: Number of schools and students supported through school feeding, de-worming, behavior change, revitalized UKS, and number of counterparts trained on this subject. Technical support provided to PMT-AS revitalization. Baseline: TBC Target: TBD
Sub-Outcome 4 Improved food security and nutritional status for the poor and most vulnerable
Indicator: Prevalence of stunting among under five children Baseline: 36.8% Target: <32%
Indicator: Proportion of population below 1,800 Kcal/day of national dietary energy requirement (2,000 Kcal) Baseline: 38% (BPS & FSA, 2009) Target: TBD
Indicator: National rice production growth of 3.2% annually: Baseline: 2.8 % (average 2005-2009) Target: 3.2% annually (average 2010-2015) Increased capacity of service providers to educate vulnerable groups on food quality and nutrition to address under nutrition, using food assistance as an incentive to access services including MCH services
Indicator: Number of provinces, districts, sub-districts government counterparts trained on implementation on nutrition and food assistance Baseline: 1,360 counterparts trained in 2009. Target: 4,000 by 2015 Supportive policies and strategies implemented that increase early initiation and exclusive breast feeding, infant and child feeding, including for working women
Indicator: Proportion of baby friendly hospitals Baseline: No baby friendly hospitals available Target: 40% of all hospitals are baby friendly
Indicator: Infant, young child feeding and improved malnutrition acute management national strategies and implementation guidelines developed Baseline: not available Target: 1.Updated regulation on breast milk substitute; 2.Draft of National Policy on Infant and Young Child Feeding, and Management of Acute Malnutrition
Indicator: Number of districts and provinces that developed local regulations (e.g. Perda) to support maternity protection at work (both public and private sector) in compliance with ILO Convention 183. Baseline: Null Target: TBD number of selected areas
Indicator: Number of workplace breastfeeding facilities or breastfeeding breaks policies created Baseline: null in selected workplaces Target: 50 workplaces
","","","Breastfeeding|Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)|International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes|Maternity protection|Stunting in children 0-5 yrs|Wasting in children 0-5 years|Complementary feeding|School-based health and nutrition programmes|Provision of school meals / School feeding programme|Zinc|Food distribution/supplementation for prevention of acute malnutrition|Deworming|Food security and agriculture|Household food security|Diarrhoea or ORS|Family planning (including birth spacing)|Water and sanitation","","http://undg.org/home/country-teams/asia-the-pacific/indonesia/","","","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/IDN%202010%20UNDAF.pdf" "23544","SOM","Somalia","","Somali Nutrition Strategy 2011 – 2013","Non-national nutrition policy document","","English","","2011","","2013","World Health Organization/UNICEF/WFP/FAO/FSNAU 2010","","2011","Adopted","","2010","Health Authorities of Somalia","","","Food and Agriculture Organisation (FAO)|United Nations Children's Fund (UNICEF)|World Food Programme (WFP)|World Health Organization (WHO)","","","","","","","","","","","","","","","","Overall of the strategy is: To contribute to improved survival and development of Somali people through enhanced nutritional status.
This will be accomplished through the achievement of the following outcomes:
Outcome 1: Improved access to and utilisation of quality services for the management of malnutrition in women and children
Outcome 2: Sustained availability of timely and quality nutrition information and operational research into effective responses to the causes of undernutrition
Outcome 3: Increased appropriate knowledge, attitudes and practices regarding infant, young child and maternal nutrition
Outcome 4: Improved availability and coverage of micronutrients and de-worming interventions to the population
Outcome 5: Improved mainstreaming of nutrition as a key component of health and other relevant sectors
Outcome 6: Improved capacity and means in country to deliver essential nutrition services
","Specific activities are included in pages 19-41 of the document.
","Specific indicators are included in pages 19-41 of the document.
","","","Breastfeeding|Breastfeeding - Early initiation by 1 hour|Breastfeeding - Continued|Breastfeeding - Exclusive 6 months|International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes|Complementary feeding|Breastfeeding promotion/counselling|Nutrition in the school curriculum|Media campaigns on healthy diets and nutrition|Nutrition counselling on healthy diets|Vitamin A|Zinc|Micronutrient supplementation|Food fortification|Wheat flours|Food distribution/supplementation for prevention of acute malnutrition|Management of moderate acute malnutrition|Deworming|Nutrition & infectious disease|Food safety|Food security and agriculture|Diarrhoea or ORS|Improved hygiene / handwashing|Vaccination|Water and sanitation|Vulnerable groups","","","","","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/SOM%202010%20Nutrition%20Strategy.pdf" "36179","IDN","Indonesia","","President Regulation of Scaling-Up Nutrition Program","Comprehensive national nutrition policy, strategy or plan","","English","","2012","","","Coordinating Ministry for Human Development and Culture","","2012","Adopted","","2012","Coordinating Ministry for Human Development and Culture","","Coordinating Ministry for Human Development and Culture Planning and Development; Internal Affairs; Education; Agriculture, Health, Industry, Trade, Women Empowerment and Child Protection; Villages Affairs; Social Affairs; Coordinating Ministry for Human","","Unicef; WFP; FAO; WHO","","","","","","","National NGOs","National NGOs","","Universities and Research Centre","","Food and Beverages Industries","","","","","","","","Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)|International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes|Maternity protection|Low birth weight|Stunting in children 0-5 yrs|Wasting in children 0-5 years|Underweight in children 0-5 years|Underweight in women|Underweight in adolescent girls|Anaemia|Anaemia in adolescent girls|Anaemia in pregnant women|Anaemia in women 15-49 yrs|Iodine deficiency disorders|Vitamin A deficiency|Minimum acceptable diet|Overweight, obesity and diet-related NCDs|Overweight in children 0-5 yrs|Overweight in adolescents|Overweight in school children|Dietary practice|Fat intake|Total fat intake|Trans fat intake|Sodium/salt intake|Potassium|Total carbohydrate|Fibre|Sugar intake|Added sugars|Fruit and vegetable intake|Fruits|Vegetables|Minimum dietary diversity of women|Maternal, infant and young child nutrition|Counselling on healthy diets and nutrition during pregnancy|Growth monitoring and promotion|Breastfeeding promotion/counselling|Breastfeeding in difficult circumstances|Counselling on feeding and care of LBW infants|Infant feeding in emergencies|Monitoring of the Code|Capacity building for the Code|Complementary feeding promotion/counselling|Complementary food provision|Regulation on marketing of complementary foods|Nutrition in schools|School-based health and nutrition programmes|Regulation/guidelines on types of foods and beverages available|Nutrition in the school curriculum|Hygienic cooking facilities and clean eating environment|Provision of school meals / School feeding programme|School meal standard|Home grown school feeding|Distribution of take home rations|Monitoring of children’s growth in school|School gardens|Promotion of healthy diet and prevention of obesity and diet-related NCDs|Dietary guidelines|Food-based dietary guidelines (FBDG)|Food labelling|Menu labelling|Reformulation of foods and beverages|Fats|Salt/sodium|Sugars|Fiscal policies|Removal of subsidies on unhealthy foods|Regulating marketing of unhealthy foods and beverages to children|Creation of healthy food environment|Healthy food environment in workplaces|Healthy food environment in hospitals|Portion size control|Media campaigns on healthy diets and nutrition|Nutrition counselling on healthy diets|Vitamin and mineral nutrition|Vitamin A|Micronutrient supplementation|Micronutrient powder for home fortification|Nutrition education|Food vehicles (i.e. types of fortified foods)|Wheat flours|Maize flours|Rice|Staple foods|Refined sugar|Complementary foods|Acute malnutrition|Food distribution/supplementation for prevention of acute malnutrition|Management of moderate acute malnutrition|Management of severe acute malnutrition|Nutrition and infectious disease|Nutritional care & support for people with TB|HIV/AIDS and nutrition|Nutrition sensitive actions|Food security and agriculture|Health related|Social protection related|Conditional cash transfer programmes","","www.kemenkopmk.go.id https://peraturan.bpk.go.id/Details/41412/perpres-no-42-tahun-2013","","WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017","" "24463","SOM","Somalia","","National Infant and young Child Feeding Strategy for Somaliland","Nutrition policy, strategy or plan focusing on specific nutrition areas","","English","","2012","","2016","Ministry of Health Republic of Somaliland","","2012","","","","","","","United Nations Children's Fund (UNICEF)","","","","","","","","","","","","","","","","Main Objective
The IYCF Strategy’s main objective is to improve the nutritional status, growth, development, and survival of infants and young children through promotion and support for optimal infant and young child feeding practices.
Specific objectives of the National IYCF Strategy
The strategy specific objectives are:
1. To ensure that policies and legislation that are supportive of optimal IYCF practices are enacted and adequately implemented.
2. To ensure adequate implementation of IYCF programming via an agreed upon guiding framework and plan of action.
3. To raise awareness of the scale and magnitude and prioritization of responses to identified pertinent infant and young child feeding issues.
","Strategies
The priority strategies for IYCF Strategy falls within three (3) broad categories areas and these are:
1. legislation, policies and standards strategies,
2. Health system strengthening strategies,
3. Community based strategies,
","
- No of mothers practicing exclusive breastfeeding
- No of infants, timely introduced to complementary feeding
- No of individuals mothers counselled
- No of group sessions held
- No of new mother support groups created and the cumulative no per community/MCH.
","Outcome indicators","","Breastfeeding|Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)|Breastfeeding - Early initiation by 1 hour|Breastfeeding - Continued|Breastfeeding - Exclusive 6 months|International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes|Maternity protection|Complementary feeding|Breastfeeding promotion/counselling|Counselling on feeding and care of LBW infants|Infant feeding in emergencies|Complementary feeding promotion/counselling|Regulation on marketing of complementary foods|Micronutrient supplementation|Food fortification","","","","WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/SOM_National%20IYCF%20Strategy%20and%20Action%20Plan%20for%20Somaliland%202012-2016.pdf" "24465","SOM","Somalia","","Infant and Young Child Feeding Strategy for Puntland 2012-2016 ","Nutrition policy, strategy or plan focusing on specific nutrition areas","","English","","2012","","2016","Ministry of Health Garowe- Puntland","","2012","","","","","","","United Nations Children's Fund (UNICEF)","","","","","","","","","","","","","","","","Specifically, the IYCF Strategy for Puntland seeks to achieve following key objectives:
(i) ensuring that policies and legislation that are supportive of optimal IYCF practices are enacted and adequately implemented,
(ii) ensuring adequate implementation of IYCF programming via an agreed upon guiding framework and plan of action
and (iii) raising awareness of the scale and magnitude and prioritization of responses to identified pertinent infant and young child feeding issues.
","In order to implement activities planned to achieve the outcomes contributing to these
above objectives, specific strategies will be used and these will consist of :
- Supporting the enactment of the Code of marketing Breast Milk Substitutes and strengthening its implementation, monitoring and enforcement of the measures against its violations.
- Supporting the legislation regarding protecting the breastfeeding rights of the woman in the workplace. And increasing understanding of the barriers to optimal breastfeeding among women in the informal sector
- Ensuring that the quality of infant processed available in Puntland is in accordance with the international food standards, guidelines and codes of practices.
- Ensuring that IYCF interventions are incorporated into national development policies, plans, major national health initiatives and other programmes & projects to advocate for its importance and potentially for mobilizing resources.
- Strengthening IYCF role and its coordination mechanisms at national and regional levels.
- Mainstreaming and prioritization of IYCF interventions through multi-sectorial partnerships.
- Scaling up technical capacity of service providers including building the technical capacity of influential people on mothers’ decisions to feeding their young children.
- Establishing linkages between “Baby Friendly Community and “Baby Friendly Hospital/MCH Initiatives
- Regularly monitoring IYCF activities and ensuring collection of routine data collection, analysis, compilation and incorporation into the HIMS as well as undertaking research studies and impact evaluation.
- Supervision of the service providers to ensure quality service delivery.
- Strengthening the improvement of the mother’s caring behaviours through promotion of adequate knowledge on IYCF.
- Creating public awareness on optimum IYCF through community mobilisation
- Enhancing promotion, support and protection of optimum infant and young child feeding practices through individual and group counselling.
- Enhancing partnership and community support groups interventions
","","Outcome indicators","","Breastfeeding|Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)|Breastfeeding - Early initiation by 1 hour|Breastfeeding - Continued|Breastfeeding - Exclusive 6 months|International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes|Maternity protection|Complementary feeding|Counselling on healthy diets and nutrition during pregnancy|Breastfeeding promotion/counselling|Health professional training on breastfeeding|Counselling on feeding and care of LBW infants|Infant feeding in emergencies|Complementary feeding promotion/counselling|Regulation on marketing of complementary foods|Micronutrient supplementation|Food fortification|Food safety|Diarrhoea or ORS","","","","","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/SOM_IYCF%20Strategy%20and%20Action%20Plan%20for%20Puntland%202012-2016.pdf" "22850","GIN","Guinea","","Poverty Reduction Strategy Paper PRS III (2013-2015)","Multisectoral development plan with nutrition components","","English","","2013","","2015","Ministry of State in Charge of Economy and Finance, Permanent Secretariat for Poverty Reduction Strategy (PS-PRS)","3","2013","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Promotion of local development and reduction of regional imbalances
284. Priorities selected for the 2013-2015 period are: (i) food and nutrition; (ii) health; (iii) education; (iv) access to safe drinking water, hygiene and sewage treatment; (v) development of the capacities of the local population; (vi) construction and rehabilitation of rural roads; (vii) access to financial services.
Development of the agricultural sector
330. Agriculture is the sector that offers the best chance to accelerate growth, assure food security, create longterm employment, increase revenues for the poor and contribute to the trade balance and to the development of agri-business. The Government’s strategic objective is to durably increase agricultural production and contribute to food and nutritional security. …
Development of the health system and services
479. Overall objectives are to… (viii) reduce the prevalence of underweight children under 5 from 18% in 2012 to 13.4% in 2015.
480. Strategic objectives for the 2013-2015 period are:
increase the availability and use of preventive, curative and promotional services of quality for maternal and neonatal health, including family planning, MTCTP and nutrition;
increase the availability and use of preventive, curative and promotional services of quality for childhood health, including nutrition, particularly at primary healthcare centers and posts at community level;
develop and reinforce maternal, childhood and nutritional healthcare at healthcare centers and at community level…
Reinforcement of the fight against hunger and malnutrition
485. In line with MDG 1c, Government objectives in terms of food and nutritional security are the following: (i) reduce the proportion of the population that suffers from food insecurity from 32% in 200 to 16% in 2015 in a rural setting and 7.7% in 2009 to 3.8% in 2015 in urban setting and (ii) reduce the prevalence of underweight children under 5 from 18% in 2012 and 13.4% in 2015; (iii) reduce by half the prevalence of underweight births from 18% in 2012 to 9% in 2015.
","Promotion of Universal Primary Education
450. Better quality education will come from: … (viii) continued action to improve health, hygiene and nutrition in schools…
Reinforcement of the fight against hunger and malnutrition
486. Priority action for the 2013-2015 period in terms of the fight against food and nutritional insecurity refers mainly to the national policy for agricultural development and the National Plan for Investment in Agriculture and in Food Security (PNIASA 2013-2017), national food and nutrition policy (2005-2015 and national policies for health and population.
487. In terms of food security, action will focus on: (i) more food stability by implementing the components of PNIASA that deal with the production of foodstuffs (cereals, legumes, tubers and roots, and, especially, the cultivation of rice, as well as strengthening commercial channels for food stuff distribution. In the context of this action, particular emphasis will be placed on support for small food producers (via better access to the resources they need in order to produce) and on the involvement of women and the young in the process of production and management of resources; (ii) reinforcement of the means of prevention and management of crises and natural catastrophes, via the establishment of an early alert system together with a geographic information system on food security and the constitution of backup stocks.
488. In terms of the fight against malnutrition, in addition to diversification of food production via support to food producing channels, priority action planned for the 2013-2015 period will be directed toward: (i) better nutritional care for vulnerable populations (ii) the fight against micronutrient deficiencies and support for the creation and equipment of rehabilitation centers; (iii) reinforcement of nutritional support to vulnerable groups (pregnant women, children under 5, PLHIV) (iv) promotion of nutritional education (v) better control of the sanitary quality of food and water via reinforcement of the capacities of analytical laboratories and improvement of the distributional channels for food and reinforcement of the cold chain.
489. The fight against food and nutritional insecurity also will include (vii) the establishment of social safety nets (monetary and non-monetary transfers), notably, expansion of the school cafeteria program.
Strategic actions 2013:
Hunger and Malnutrition
485. In line with MDG 1c, Government objectives in terms of food and nutritional security are the following: (i) reduce the proportion of the population that suffers from food insecurity from 32% in 200 to 16% in 2015 in a rural setting and 7.7% in 2009 to 3.8% in 2015 in urban setting and (ii) reduce the prevalence of underweight children under 5 from 18% in 2012 and 13.4% in 2015; (iii) reduce by half the prevalence of underweight births from 18% in 2012 to 9% in 2015.
","","","Counselling on infant feeding in the context HIV|Low birth weight|Wasting in children 0-5 years|Underweight in children 0-5 years|School-based health and nutrition programmes|Provision of school meals / School feeding programme|Nutrition counselling on healthy diets|HIV/AIDS and nutrition|Food safety|Food security and agriculture|Water and sanitation|Vulnerable groups","","www.srp-guinee.org","http://www.imf.org/external/np/prsp/prsp.aspx","","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/GIN%202013%20PRSP.pdf" "25890","GIN","Guinea","","Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au developpement (PNUAD) Republique de Guinée","Non-national nutrition policy document","","French","","2013","","2017","Système des Nations Unies en Guinée","2","2012","","","","","","","International Labour Organization (ILO)|Joint United Nations Progam on HIV/AIDS (UNAIDS)|United Nations Development Programme (UNDP)|United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)|United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)|United Nations Population Fund (UNFPA)|World Food Programme (WFP)|World Health Organization (WHO)","","","","","","","","","","","","","","","","2.2.2. Contribution du SNU en Guinée à l’accélération de la croissance et à la promotion d’opportunités d’emplois et de revenus pour tous
Effet 1: « D’ici 2017, les populations les plus vulnérables en particulier les femmes et les jeunes, dans les zones les plus pauvres, disposent des capacités accrues de production, de meilleures opportunités d’emplois décents et de revenus durables et leur sécurité alimentaire est améliorée ».
","","","","","Food security and agriculture|Household food security|Water and sanitation","","","","","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/GIN-2013-2017-PNUAD.pdf" "26009","GIN","Guinea","","Arrete No. A/2013/6547/MSHP/CAB/DRH Modifiant l'arrete No.684/PM/SGG/ du 14 Fevrier 2001, Portant Utilisation du Sel Iode dans la Prophylaxie des Troubles dus a la Carence en Iode (TDCI) ","Legislation relevant to nutrition","","French","","2013","","","Journal Officiel de la Republique de Guinée","","2013","Adopted","12","2013","Ministre de la Santé, du Commerce, de l'Industrie, de l'Economie, du Budget, de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et de la Décentralisation.","Health|Food and agriculture|Finance, budget and planning|Trade|Industry","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Overall Goal
The strategy’s overall goal is to improve the nutritional status, growth, development and survival of infants and young children through promotion and support for optimal infant and young child feeding and care practices.
Objectives
The strategy has 3 objectives:
1. A supportive environment for IYCF is created
2. Access to quality services for IYCF is ensured
3. Progress and success for IYCF is documented and disseminated
By the end of 2017 the prevalence of exclusive breastfeeding of children under 6 months increases by 15% from the 2009 FSNAU assessment
By the end of 2017 the prevalence of the early initiation of breastfeeding increases by 20% from the 2009 FSNAU assessment
By the end of 2017 the prevalence of adequately fed infants is increased by 5% from the initial assessment
By the end of 2017 the prevalence of anemia in children 6 up to 24 months is decreased by 10% for the 2009 FSNAU assessment
By the end of 2017, 30% Cluster partners uphold a maternity protection policy
The end-term evaluation in 2017 shows that 80% of health facilities supported by health and nutrition Cluster partners offer IYCF Counseling (individual or group)
A home-based fortification strategy for south central Somalia is established and implementation has started by the end of 2014
Anemia status among children below two years has decreased by 10% by the end of 2017
By the end of 2017, DRR frameworks and contingency planning from the Nutrition, Health, WASH, and Protection Cluster includes IYCF specific activities or indicators
Monthly reporting rate for partners implementing IYCF programs is 85% by the end of 2017
The IYCF Coordinating body continues to report on progress on a quarterly basis to the Nutrition and Health Cluster by the end of 2017
A national qualitative and quantitative KAP study is conducted in 2017 and used to inform the end-term evaluation
A national micronutrient deficiency study is conducted in 2017
By the end of 2017 a comprehensive end-term evaluation of the entire IYCF Strategy and Action Plan is conducted
","Outcome indicators","","Breastfeeding|Breastfeeding - Early initiation by 1 hour|Breastfeeding - Exclusive 6 months|International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes|Maternity protection|Anaemia|Health professional training on breastfeeding|Micronutrient powder for home fortification|Food fortification","","","","WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/SOM_IYCF%20Strategy%20and%20Action%20Plan%20for%20SCZ%20FINAL%20Nov%202012.pdf" "23523","GIN","Guinea","","Plan Stratégique Multisectoriel d'Alimentation et de Nutrition","Comprehensive national nutrition policy, strategy or plan","","French","5","2014","","2016","Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique","5","2014","Adopted","5","2014","","Cabinet/Presidency|Nutrition council|Health|Food and agriculture|Education and research|Social welfare|Finance, budget and planning|Development|Environment|Industry|Information|Sub-national","Comité national de suivi de la CINAlliance guinéenne pour la fortification des aliments Conseil national de sécurité alimentaire Agence nationale de développement agricole et de sécurité alimentaire, Division alimentation et nutrition)","United Nations Children's Fund (UNICEF)|World Food Programme (WFP)|World Health Organization (WHO)","","Action Against Hunger (AAH) / Action contre la faim (ACF)|Helen Keller International (HKI)|Terre des Hommes","","Other|Japan International Co-operation Agency (JICA)|The World Bank","","European Union","","","","","","Private sector","","","","3.2 Objectifs du plan stratégique national de nutrition et alimentation
Le but de ce plan est de faire reculer la sous-alimentation et la malnutrition ainsi que leurs conséquences socio-sanitaires.
Les objectifs spécifiques d’ici à fin 2016 sont de:
3.4.2 Approche stratégique 2 : La sécurité nutritionnelle des groupes vulnérables
7. Promotion de l’alimentation de la mère et de l’enfant
12. Supplémentation alimentaire aux groupes vulnérables – enfants de 24 à 59 mois, personnes âgées, malades, population carcérale, enfants dans la rue, réfugiés, soudure rigoureuse, PVVIH
15. Supplémentation en micronutriments (Fer Acide folique, Vit A, Zinc, Calcium…) des femmes enceintes et allaitantes, femmes de 15 à 45 ans, enfants scolarisés et non scolarisés de 1 à 14 ans
3.4.3 Approche stratégique 3 : L’Accès universel à la prise en charge holistique des cas de malnutrition
3.4.4 Approche stratégique 4 : La Formation, la recherche et le développement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle
Further detail on activities per strategies can be found in tables P20-25
","
3.3 Objectifs
L’objectif général est d’éradiquer la sous-alimentation et de faire reculer la malnutrition ainsi que ses conséquences économiques et socio-sanitaires.
Les objectifs spécifiques sont :
(i) atteindre l’autosuffisance alimentaire,
(ii) consolider la sécurité alimentaire,
(iii) garantir la couverture universelle de la prise en charge holistique de tous les cas de malnutrition et des maladies provoquées par la malnutrition et,
(iv) parvenir à une couverture universelle des interventions essentielles de prévention de la malnutrition maternelle et infanto-juvénile, du surpoids et de l’obésité
","3.4.1 Axe 1 : La mobilisation nationale pour éradiquer la sous-alimentation
Il s’agit d’aligner les stratégies sectorielles de développement socio-économique pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers une meilleure coordination, une analyse approfondie de la situation socio-économique territoriale et la création des synergies pour des effets tangibles sur la sous-alimentation. Les secteurs suivants sont concernés au premier chef : développement agropastoral et halieutique, protection de l’environnement, promotion de l’emploi des jeunes, éducation des filles, alphabétisation, promotion de l’agro-industrie, hydraulique, énergie, eau, transports et travaux publics, communication, douanes, forces de sécurité.
3.4.2 Axe 2 : La mobilisation nationale pour faire reculer la malnutrition
Il s’agit de créer une synergie sectorielle effective pour des interventions sensibles à la nutrition telles que l’éducation nutritionnelle, la fortification alimentaire, l’hygiène alimentaire, l’assainissement du milieu, la sécurité sanitaire des aliments, la communication, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique et technique.
3.4.3 Axe 3 : La capacitation des collectivités déconcentrées et décentralisées et des communautés locales à la base
Il s’agit d’engager davantage les autorités des collectivités déconcentrées et décentralisées dans la promotion et le suivi des activités concourant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle d’une part et de veiller à l’appropriation effective des activités par les organisations communautaires à la base d’autre part.
3.4.4 Axe 4 : Le renforcement du système de santé pour l’accès universel aux services et soins de santé primaires de qualité
Il s’agit de veiller particulièrement à la prise en charge holistique de tous les cas de malnutrition et à l’intégration effective des interventions essentielles d’alimentation et de nutrition dans le continuum des soins pour protéger les 1000 premiers jours de vie sur l’ensemble du territoire.
","
Le but du Plan Stratégique de Nutrition est de contribuer à l’atteinte des objectifs de la Politique Nationale de Nutrition en vue d’assurer une bonne nutrition à toute la population.
Les objectifs spécifiques à atteindre d’ici 2019 sont les suivants :
o Réduire de 15 % les taux de sous-nutrition dans la population suivant le cycle de vie,
o Accroître de 30 % la sécurité alimentaire des ménages,
o Réduire de 15 % le taux de surnutrition chez les femmes en âge de procréer,
o Améliorer la prise en charge de la malnutrition aiguë,
o Prévenir les carences en micronutriments,
o Améliorer l’offre des services à base communautaire en matière de nutrition,
o Améliorer l’offre des services de nutrition dans les formations sanitaires,
o Améliorer la coordination intersectorielle en matière de nutrition,
o Améliorer la surveillance, le contrôle de qualité et la recherche en nutrition
","
Pour atteindre d’ici 2019 les objectifs fixés, les axes stratégiques suivants sont planifiés dans toutes les régions :
Prévention de la sous-nutrition dans les groupes vulnérables suivant le cycle de vie
Promotion de la prise en charge correcte des cas de malnutrition aiguë
Prévention des maladies liées à la surnutrition dans la population
Promotion de la sécurité alimentaire des ménages
Promotion de la lutte contre les carences en micronutriments
Soutien à la prévention des maladies infectieuses et parasitaires
Renforcement de la mise en oeuvre des actions essentielles en nutrition au niveau communautaire et dans les formations sanitaires
Renforcement des systèmes d’information et de la recherche en nutrition
Renforcement de la coordination intersectorielle des intervenants en nutrition
Renforcement de la communication pour la nutrition
","","","","Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)|International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes|Low birth weight|Stunting in children 0-5 yrs|Wasting in children 0-5 years|Underweight in children 0-5 years|Underweight in women","","","","","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/3.%20PLAN%20STRATEGIQUE%20DE%20NUTRITION%202015-2019%2023%20MAI%20GUINEE-BISSAU.PDF" "23727","GIN","Guinea","","Plan National de Developpement Sanitaire","Health sector policy, strategy or plan with nutrition components","","French","","2015","","2024","Ministry of Health","3","2015","Adopted","","","","Health","","","","","","","","","","","","","","","","","","Améliorer l’état de santé de la population guinéenne.
","
Objectif stratégique 1
: Réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies transmissibles, non transmissibles et aux situations d’urgences
Objectif stratégique 2
: Améliorer la santé à toutes les étapes de la vie
Objectif stratégique 3
: Améliorer la performance du système national de santé.
","","","","Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)|Stunting in children 0-5 yrs|Wasting in children 0-5 years|Underweight in children 0-5 years|Anaemia in adolescent girls|Anaemia in pregnant women|Anaemia in women 15-49 yrs|Iodine deficiency disorders|Vitamin A deficiency|Overweight in children 0-5 yrs|Sodium/salt intake|Counselling on healthy diets and nutrition during pregnancy|Growth monitoring and promotion|Breastfeeding promotion/counselling|Counselling on feeding and care of LBW infants|Infant feeding in emergencies|Complementary feeding promotion/counselling|Food-based dietary guidelines (FBDG)|Media campaigns on healthy diets and nutrition|Nutrition counselling on healthy diets|Vitamin A|Micronutrient supplementation|Micronutrient powder for home fortification|Complementary foods|Food distribution/supplementation for prevention of acute malnutrition|Management of moderate acute malnutrition|Management of severe acute malnutrition|Nutritional care & support for people with TB|HIV/AIDS and nutrition|Food security and agriculture|Vaccination","","","","WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/GIN-2015-PNDS.pdf" "36180","IDN","Indonesia","","National Food and Nutrition Action Plan 2015 - 2019","Comprehensive national nutrition policy, strategy or plan","","English","","2015","","2019","Ministry of Planning and Development","","2016","Adopted","","2016","Ministry of Planning and Development","","Ministry of Planning and Development Ministry of Planning and Development; Agriculture; Education; Religious Affair; Health; Industry; Fishery and Marine; Trade; Village Affairs; Woman Empeowerment and Child Protection; Coordinating Ministry of Human Deve","","UN System in Indonesia: Unicef, WHO, FAO, WFP and World Bank","","","","","","","National NGOs","National NGOs","","","","Food and Beverages Industries that registered in Ministry of Health through MoU with Ministry of Health.","","Professional Organization: Indonesia Nutritionist Association; Medical Doctor Association; Food and Nutrition Association; Midwife Association; Nurse Association; Medical Doctor on Clinical Nutrition; Obstrectic and Gynecology Medical Doctor","","","","","","Stunting in children 0-5 yrs|Underweight in children 0-5 years|Maternal, infant and young child nutrition|Growth monitoring and promotion|Vitamin and mineral nutrition|Vitamin A|Micronutrient supplementation|Food vehicles (i.e. types of fortified foods)|Rice","","","","WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017","" "36181","IDN","Indonesia","","Medium-term Development Plan 2015 - 2019","Multisectoral development plan with nutrition components","","English","","2015","","2019","National Development Planning Board","","2016","Adopted","","2016","Ministry of Planning and Development","","National Development Planning Board Planning and Development; Internal Affairs; Education; Agriculture, Health, Industry, Trade, Women Empowerment and Child Protection; Villages Affairs; Social Affairs; Coordinating Ministry for Human Development and Cult","","Unicef; WFP; FAO; WHO","","","","","","","National NGOs","All National NGOs","","Universities and Research Center","","Food and Beverages Industries","","","","","","","","Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)|International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes|Maternity protection|Low birth weight|Stunting in children 0-5 yrs|Wasting in children 0-5 years|Underweight in children 0-5 years|Underweight in women|Underweight in adolescent girls|Anaemia|Anaemia in pregnant women|Anaemia in women 15-49 yrs|Iodine deficiency disorders|Vitamin A deficiency|Minimum acceptable diet|Overweight, obesity and diet-related NCDs|Overweight in children 0-5 yrs|Overweight in adolescents|Overweight in school children|Dietary practice|Fat intake|Total fat intake|Trans fat intake|Sodium/salt intake|Potassium|Total carbohydrate|Fibre|Sugar intake|Added sugars|Free sugars|Fruit and vegetable intake|Fruits|Vegetables|Minimum dietary diversity of women|Maternal, infant and young child nutrition|Counselling on healthy diets and nutrition during pregnancy|Growth monitoring and promotion|Breastfeeding promotion/counselling|Breastfeeding in difficult circumstances|Counselling on feeding and care of LBW infants|Infant feeding in emergencies|Monitoring of the Code|Capacity building for the Code|Complementary feeding promotion/counselling|Complementary food provision|Regulation on marketing of complementary foods|Nutrition in schools|School-based health and nutrition programmes|Regulation/guidelines on types of foods and beverages available|Nutrition in the school curriculum|Hygienic cooking facilities and clean eating environment|Provision of school meals / School feeding programme|School meal standard|Home grown school feeding|School fruit and vegetable scheme|Distribution of take home rations|Monitoring of children’s growth in school|School gardens|Promotion of healthy diet and prevention of obesity and diet-related NCDs|Dietary guidelines|Food-based dietary guidelines (FBDG)|Food labelling|Menu labelling|Reformulation of foods and beverages|Fats|Salt/sodium|Sugars|Fiscal policies|Subsidies on healthy foods|Removal of subsidies on unhealthy foods|Regulating marketing of unhealthy foods and beverages to children|Creation of healthy food environment|Healthy food environment in workplaces|Healthy food environment in hospitals|Portion size control|Media campaigns on healthy diets and nutrition|Nutrition counselling on healthy diets|Vitamin and mineral nutrition|Vitamin A|Micronutrient supplementation|Micronutrient powder for home fortification|Nutrition education|Food vehicles (i.e. types of fortified foods)|Wheat flours|Maize flours|Rice|Staple foods|Complementary foods|Acute malnutrition|Food distribution/supplementation for prevention of acute malnutrition|Management of moderate acute malnutrition|Management of severe acute malnutrition|Nutrition and infectious disease|Nutritional care & support for people with TB|HIV/AIDS and nutrition|Nutrition sensitive actions|Food security and agriculture|Health related|Social protection related|Conditional cash transfer programmes","","www.bappenas.go.id","","WHO 2nd Global Nutrition Policy Review 2016-2017","" "41535","SOM","Somalia","","Prioritization of Health Policy Actions in Somali Health Sector - Somali Health Policy","Health sector policy, strategy or plan with nutrition components","","English","","2014","","","Ministry of Health ","","2014","Not adopted","","","","Health","","","","","","","","","","","","","","","","","","
8.1. Revitalizing Health Services
Policy Objective
To provide people-centred essential package of health services with efficient, equitable, culturally acceptable and universal access to promotive, preventive, curative and rehabilitative services that produce the desired health outcomes in terms of reduced morbidity, mortality and improved quality of life and wellbeing.
a) Strengthening reproductive, Maternal, Neonatal, Child Health (MNCH) and Nutrition
b) Control of Communicable Diseases
c) Prevention and Control of Non-Communicable Diseases
","8.1. Revitalizing Health Services
Policy Objective
Priority Policy Directions
a) Strengthening reproductive, Maternal, Neonatal, Child Health (MNCH) and Nutrition
b) Control of Communicable Diseases
Policy objective
To prevent and control the spread of the priority targeted communicable diseases to reduce their burden of morbidity, mortality and disability.
Priority Policy Directions
c) Prevention and Control of Non-Communicable Diseases
3.3.2 Three strategic axes for action
The three strategic priorities for action, as derived above, include:
strategic axis 1: making pregnancy and childbirth safer
Overall objective:
Accelerate the reduction of maternal and neonatal mortality towards the achievement of MDGs 4 and 5.
strategic axis II: promoting healthy families
Overall objective:
Empower men and women to take informed actions for optimum spacing of births to help reduce risks to the lives of women and children and improve the health and welfare of families, communities and the nation.
strategic axis III: promoting beneficial and addressing harmful practices
Overall objective:
Improve the lifetime health of women and children by raising awareness of the beneficial and harmful effects of certain practices connected to reproduction, working towards their reduction and eventual elimination of practices that endanger health.
4.2 Specific objectives to achieve Axis I
Overall objective: accelerate the reduction of maternal and neonatal mortality towards the achievement of MDgs 4 and 5.
specific objective 1: Improve access, availability and quality of Maternal and Neonatal Health (MNH) services
5.2 Specific objectives to achieve Axis II
Overall objective: improve women’s and infant health and reduce risk of death or disability through ensuring adequate birth spacing.
two specific objectives with the following directions have been identified:
specific objective 1: Improve affordable ready access to good quality birth spacing services for men and women, especially focusing on preferred methods.
specific objective 2: Strengthen awareness of health benefits and demand for birth spacing
6.2 Specific objectives to achieve Axis III
Overall objective: improve the health of women, adolescents and children by promoting beneficial and reducing harmful practices connected with reproduction.
three specific objectives with the following directions have been identified:
specific objective 1: Strengthen awareness among the population of the positive health benefits of certain traditional practices.
specific objective 2: Strengthen awareness among population concerning the harmful effects of FGM.
specific objective 3: Reduce adolescent pregnancy.
","specific objective 1: Improve access, availability and quality of Maternal and Neonatal Health (MNH) services
1. Strategic directions:
SD5: Bridge the health professional gap where no skilled care is available:
5.2 Specific objectives to achieve Axis II
Birth spacing package of interventions
Promotion of exclusive breast feeding for 4 to 6 months after birth
6.2 Specific objectives to achieve Axis III
specific objective 1: Strengthen awareness among the population of the positive health benefits of certain traditional practices.
Strategic directions:
sd1: Strengthen awareness of beneficial health effects of exclusive and prolonged breastfeeding for mother and child.
4.3 Axis I: National indicators and targets 2010–15
11. Percentage pregnant women tested for anaemia (no baseline).
6.3 Axis III: National indicators and targets 2010–25
1. exclusive breastfeeding rate (0- 5 months) increased from 9% (baseline) to 18%.
Percentage exclusive breastfeeding average length of breastfeeding period
","","","Anaemia|Anaemia in pregnant women|Breastfeeding|Breastfeeding - Exclusive 6 months|Breastfeeding promotion/counselling|Family planning (including birth spacing)","","","","WHO Global Sexual, Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health (SRMNCAH) Policy Survey https://platform.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent-ageing/national-policies?selectedTabName=Documents","https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/filesstore/SOM%202010%20Reproductive_Health_Strategy_2010-2015.pdf"